Dalam rangka mewujudkan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Badan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfosantik Kabupaten Bekasi menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan ...
...
Renja Diskominfosantik Kab Bekasi 2026 DOWNLOAD Renstra Diskominfosantik Kab Bekasi 2025-2029 DOWNLOAD LKIP Diskominfosantik 2025 ...
...
1. SOP TIM MEDIA SOSIAL 2. SOP PPID MENYALA 3.SOP KONTRA PENGINDERAAN STERILISASI TERHADAP PENYADAPAN 4.SOP LUPA PASSPHRASE SERTIFIKAT ELEKTRONIK 5.SOP MANAJEMEN TINGKAT LAYANAN PUSAT DATA 6.SOP PEMELIHARAAN FASILITAS, OPERASIONAL, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN 7.SOP PENCABUTAN SERTIFIKAT ...
PROFIL PPID PELAKSANA DISKOMINFOSANTIK KABUPATEN BEKASI Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara ...
1. Kecamatan Cikarang Pusat 2. Kecamatan Cikarang ...
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ...
1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 596 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kabangkitan Nasional Ke-110 Tahun ...
1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan ...
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang ...
1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan ...
KEPALA DINAS Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME SEKRETARIS Drs. ADE KOMARUDIN, MM KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN SYAFRUDIN, SE, M.Si KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Hj. SITI AMINAH, S.Sos, M.Si KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN FITRI NURUL HIDAYANTI, SE, ...
...
